SERAMBIWIKI.COM, BANDA ACEH –  Monumen beraksara Kaji yang berada di pinggir jalan Banda Aceh – Medan, persisnya di ujung timur jembatan Pasar Keumire, Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar, adalah saksi bisu perjuangan pejuang Aceh dan pasukan Jepang dalam mengusir penjajah Belanda dari Bumi Iskandar Muda.

Karena memakai huruf kanji, banyak yang menyangka tugu ini adalah monumen Cina.

Tugu di Pasar Keumire itu merupakan jejak adanya keterlibatan Jepang dalam pengusiran Belanda dari Aceh.

Seperti diketahui, Aceh merupakan daerah yang paling terakhir dan paling lama mengobarkan perang terhadap kolonialisme Belanda.

Sejarah mencatat, serangan pertama Belanda ke Aceh berlangsung pada bulan April 1873.

Pada serangan pertama itu, penjajah Belanda dapat dipukul mundur oleh penjuang Aceh.

Johan Harmen Rudolf Kohler, seorang jenderal Belanda yang memimpin serangan itu, meregang nyawa setelah peluru pejuang Aceh menancap di dadanya.

Baca juga: Banyak yang Menyangka Ini Tugu Cina, Ternyata Ada Sejarah Heroik di Balik Monumen di Pasar Keumire

Kemudian Belanda melakukan serangan kedua yang dilancarkan pada akhir 1873 hingga awal 1874 berhasil menduduki daerah kecil di Aceh.

Selebihnya Belanda memerlukan waktu yang lama dan berganti-ganti strategi dalam perang menghadapi perlawanan rakyat Aceh.

Namun pada pada  tahun 1914, meski perang Aceh melawan Belanda  dianggap berakhir.

Tapi  rasa dendam rakyat Aceh terhadap Belanda tak pernah padam.  

Setelah tahun 1914, para perjuang Aceh masih terus melancarkan perlawanan secara gerilya.

Penyerangan orang Belanda, Ambon, atau siapa pun yang dianggap ada di pihak Belanda, terus berlangsung nyaris tanpa jeda.

Banyak orang Aceh yang ikut menjadi korban karena politik pecah belah yang dilakukan oleh Belanda.

Atas anjuran Snouck Hurgronye, Belanda memisahkan golongan uleebalang dengan ulama, sehingga terjadi sebuah jurang pemisah yang sangat dalam di antara keduanya.

Kelompok yang pertama, yang dirangkul Belanda adalah kelompok bangsawan dan kelompok kedua dipandang sebagai ancaman.

Belanda menganggap kelompok ulama membuat Perang Aceh berlarut-larut hingga lebih dari empat puluh tahun.

Golongan uleebalang ini, merupakan kepala-kepala daerah yang ditunjuk oleh Sultan Aceh dalam Piagam sarakata.

Menurut ketatanegaraan Aceh, mereka didampingi seorang ulama dalam menjalankan pemerintahannya.

Saat Belanda memegang tampuk pemerintaha, para uleebalang tidak lagi memerlukan segala aturan ketatanegaraan Kesultanan Aceh.