News

Omnibus Law, Undang Undang Sapu Jagat, Bermula dari Nama Bus Tertua di Dunia

Dalam sejarahnya, undang-undang sapu jagat adakalanya digunakan untuk melahirkan amendemen yang kontroversial.

Penulis: Hendri Abik
Editor: Zainal M Noor
SERAMBIWIKI.COM/SENI HENDRI
Sejumlah serikat buruh di Aceh Timur bersama organisasi mahasiswa dan ormas, melancarkan aksi demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Gedung DPRK Aceh Timur, Senin (12/10/2020). 

SERAMBIWIKI.COM - Sejarah baru dalam perundang-undangan Indonesia tercipta ketika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), mengetok palu tanda disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan I 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja ini mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Demo besar yang sebagiannya berujung pada kericuhan dan kerusuhan, terjadi di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia.

Buruh dan mahasiswa berkeras menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja, karena dinilai berdampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh.

Penolakan keras terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, apa itu omnibus law?

Kenapa kata omnibus law masih diikuti dengan UU Cipta Kerja?

Kenapa mahasiswa dan pekerja sangat ngotot menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja?

Serambiwiki.com mencoba menelusuri dan merangkum beberapa pendapat dan sejarah tentang omnibus law, termasuk sejarah lahirnya Omnibus Law UU Cipta Kerja di Indonesia yang mendapat penolakan sejumlah pihak.

Baca juga: 5 Fakta Nagorno Karabakh, Wilayah Seluas Aceh Timur, Merdeka De Facto Tapi Tak Diakui Internasional

Baca juga: Kesaksian Penggali Sumur Lubang Buaya, Hidungnya Harus Disumpal Bubuk Kopi

Undang undang Sapu Jagat

Dikutip dari Wikipedia.org, Omnibus Law adalah istilah untuk menyebut suatu undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas dan/atau mencabut sejumlah undang-undang lain.

Ringkasnya, Omnibus Law menampung beberapa undang-undang yang saling berkaitan ke dalam sebuah undang-undang baru.

Karenanya, Omnibus Law kerap disebut sebagai undang-undang sapu jagat.

Konsep undang-undang itu umumnya ditemukan dalam sistem hukum umum seperti Amerika Serikat, dan jarang ditemui dalam sistem hukum sipil seperti di Indonesia.

Karena ukuran dan cakupannya yang luas, perdebatan dan pengawasan terhadap peracangan undang-undang sapu jagat umumnya dibatasi.

Dalam sejarahnya, undang-undang sapu jagat adakalanya digunakan untuk melahirkan amendemen yang kontroversial.

Oleh sebab itu, beberapa kalangan menilai undang-undang sapu jagat bertentangan dengan demokrasi.

Baca juga: Masya Allah, Indahnya Mushaf Alquran Kuno Aceh, Bainah Indatu di Kertas Impor dari Eropa

Baca juga: Perbedaan Tari Saman dan Ratoh Jaroe

Berawal dari Nama Bus Tertua

Pengamat Sosial Politik Indonesia, Rudi S Kamri dalam sebuah video yang viral di media sosial mengulas panjang lebar tentang pengertian dan sejarah lahirnya Omnibus Law.

“Omnibus, Anda tahu?, itu adalah bus yang pertama kali diperkenalkan di Paris (Prancis) tahun 1820,” kata Rudi S Kamri setelah mengawali video dengan ulasan tentang trend demo penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Rudi menyebut, kendaraan baru yang diperkenalkan di Paris pada tahun 1820-an itu bisa mengangkut begitu banyak orang.

Makanya, kendaraan itu disebut bus omni atau omnibus.

Dari Eropa, omnibus ini dikembangkan di Amerika Latin.

“Jadi, apa saja yang bisa masuk dalam satu keranjang dinamakan omnibus. Jika Anda makan begitu banyak dan digabungkan dan masuk dalam satu perut, maka perut Anda namanya omniperut,” kata Rudi S Kamri.

Penelusuran Serambiwiki.com, omnibus berasal dari bahasa latin yang berarti untuk semua.

Sementara orang Prancis yang pertama kali menemukan kendaraan jenis bus menyebutnya dengan nama voiture omnibus, yang bermakna kendaraan untuk semua atau kendaraan untuk rakyat.

Situs Wikipedia mencarat, nama voiture omnibus ini berasal dari layanan transportasi massal yang dimulai pada 1823 oleh pemilik pabrik jagung Prancis bernama Stanislas Baudry [fr] di Richebourg, pinggiran Nantes.

Produk sampingan dari pabriknya adalah air panas, dan di sebelahnya ia mendirikan bisnis spa.

Untuk mendorong pelanggan, ia memulai layanan transportasi kuda dari pusat kota Nantes ke kantornya.

Kendaraan pertama berhenti di depan toko seorang pembeli yang bernama Omnés, yang memajang tanda besar bertuliskan "Omnes Omnibus"

Skema transpornya sukses besar, meskipun tidak seperti yang ia maksudkan karena sebagian besar penumpangnya tidak mengunjungi spanya.

Dia mengubah layanan transportasi menjadi usaha bisnis utamanya yang menguntungkan dan menutup pabrik dan jasa spa.

Warga Nantes segera memberi julukan "omnibus" untuk kendaraan itu.

Penemuan dan inovasi itu mendorong Baudry pindah ke Paris dan meluncurkan layanan omnibus pertama di ibukota Prancis itu pada bulan April 1828.

Layanan serupa diperkenalkan di London (Inggris) pada tahun 1829.

Istilah omnibus inilah yang kemudian diadopsi ke dalam sistem undang undang yang menampung beberapa aturan yang saling berkaitan.

Baca juga: Chechnya, Republik Islam Dalam Negara Rusia, Mode Kelas Atas, Pesta Selebriti, dan Hukum Syariah

Baca juga: Vanuatu Kembali Berulah, Ini 8 Negara yang Kerap Ganggu Indonesia di PBB dengan Isu Papua

Diperkenalkan Jokowi Setelah Dilantik Pada Periode Kedua

Dikutip dari Kompas.com, di Indonesia, istilah omnibus law pertama kali muncul di depan publik, dalam pidato pertama Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya, Minggu (20/10/2019).

Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut omnibus law.

Saat itu, Jokowi mengungkapkan rencananya mengajak DPR untuk membahas dua undang-undang yang akan menjadi omnibus law.

Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja, dan UU Pemberdayaan UMKM.

Jokowi menyebutkan, masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa, atau bahkan puluhan UU.

Diberitakan Kompas.com, Selasa (22/10/2019), Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri menjelaskan, omnibus law merupakan sebuah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara.

Baca juga: Sejarah Kedatangan Pengungsi Rohingya di Aceh, Terusir dan Menjadi Etnis Paling Teraniaya di Dunia

Baca juga: Sejarah Orang Jawa ke Suriname, Saudara Jauh Indonesia di Benua Amerika, Negara Anggota OKI

Semangat yang Ingin Disampaikan Jokowi

“Nah, Sahabat Indonesia Omnibus Law adalah suatu Undang-Undang yang merangkum UU begitu banyak UU yang ada, untuk disatukan dipadukan dalam satu kerangka UU yang integratif,” kata Rudi S Kamri dalam video yang viral di tengah maraknya aksi demonstarsi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Itu semangat yang ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi. Karena kenapa? Indonesia dari dulu terkenal UU yang satu dengan lainnya saling tabrakan,” kata Rudi S Kamri.

Ia melanjutkan, didasari semangat ini, Jokowi memerintahkan pembantunya berkerja sama dengan DPR untuk buat UU Omnibus  Law.

Dari 79 UU disatukan dalam keranjang Omnibuslaw dan ada 11 klaternya.

“Salah satu klaster yang mendapatkan retensi cukup terasa adalah klaster UU Cipta Lapangan Kerja, ini yang sedang ramai,” kata Rudi.

Ia memuji ide Presiden Jokowi membuat Omnibus Law untuk UU Cipta (lapangan) Kerja ini.

Semangatnya adalah memadukan UU yang saling bertabrakan selama ini dalam satu UU yang permanen yang mengatur semuanya.

Bukan hanya pekerja, tapi juga iklim usaha yang menyakut masalah iklim investasi di Indonesia.

Menurut Rudi, Indonesia saat ini membutuhkan sebuah undang-undang komprehensif yang bisa memberikan kepastian hukum terhadap pekerja dan calon investor.

“Terkhusus pada saat pandemi sekarang, kita membutuhkan recovery yang luar biasa dan itu  ita membutuhkan investor asing, untuk masuk Indonesia,” kata dia.

Rudi berpendapat, selama ini Indonesia terkenal menjadi negara yang tidak terlalu seksi bagi investor.

Karena tidak ada kepastian hukum di negeri ini.

Hukum atau peraturan di Indonesia sering tumpang tindih, sehingga membuat calon investor bingung.

“Nah ini yang akan dipersatukan oleh Presiden Jokowi dalam suatu UU yang sangat intergratif yang namanya Omnibus Law UU Cipta (lapangan) Kerja,” kata Rudi S Kamri.

“Artinya ini penyempurnaan dari UU yang ada, bukan menghapuskan atau bukan malah merugikan banyak pihak di dalamnya,” lanjut dia.

Menurut dia, dalam UU Cipta Kerja ini tidak ada pasal yang merugikan buruh atau para pekerja, maupun asosiasi pengusaha atau investor.

“Intinya presiden Jokowi, ingin membuat iklim usaha yang kondusif, makanya beliau, ingin dikenang sebagai bapak Onimbuslaw di Indonesia,” ungkap Rudi S Kamri.

Lalu, kenapa Omnibus Law UU Cipta Kerja mendapat penolakan dari banyak kalangan?

“Nah, ada beberapa hal, saya mau kritis juga (ke) pemerintah dan DPR. Bahwa mungkin selama ini, pemangku kepentingan yang ada di asosiasi pekerja, atau fenderasi buruh atau yang lain-lain, atau mungkin akademisi kurang didengar suaranya,” kata Rudi S Kamri.

“Makanya menimbulkan retedensi. Tapi kalau versi pemerintah atau versi di DPR mereka sudah melakukan itu, mungkin kurang optimal. Maka, beberapa hari ini, muncullah penolakan-penolakan omnibus law,” pungkas Rudi S Kamri.(Serambiwiki.com/Hendri Abik)

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved