News

Omnibus Law, Undang Undang Sapu Jagat, Bermula dari Nama Bus Tertua di Dunia

Dalam sejarahnya, undang-undang sapu jagat adakalanya digunakan untuk melahirkan amendemen yang kontroversial.

Penulis: Hendri Abik
Editor: Zainal M Noor
SERAMBIWIKI.COM/SENI HENDRI
Sejumlah serikat buruh di Aceh Timur bersama organisasi mahasiswa dan ormas, melancarkan aksi demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Gedung DPRK Aceh Timur, Senin (12/10/2020). 

Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja, dan UU Pemberdayaan UMKM.

Jokowi menyebutkan, masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa, atau bahkan puluhan UU.

Diberitakan Kompas.com, Selasa (22/10/2019), Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Savitri menjelaskan, omnibus law merupakan sebuah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara.

Baca juga: Sejarah Kedatangan Pengungsi Rohingya di Aceh, Terusir dan Menjadi Etnis Paling Teraniaya di Dunia

Baca juga: Sejarah Orang Jawa ke Suriname, Saudara Jauh Indonesia di Benua Amerika, Negara Anggota OKI

Semangat yang Ingin Disampaikan Jokowi

“Nah, Sahabat Indonesia Omnibus Law adalah suatu Undang-Undang yang merangkum UU begitu banyak UU yang ada, untuk disatukan dipadukan dalam satu kerangka UU yang integratif,” kata Rudi S Kamri dalam video yang viral di tengah maraknya aksi demonstarsi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Itu semangat yang ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi. Karena kenapa? Indonesia dari dulu terkenal UU yang satu dengan lainnya saling tabrakan,” kata Rudi S Kamri.

Ia melanjutkan, didasari semangat ini, Jokowi memerintahkan pembantunya berkerja sama dengan DPR untuk buat UU Omnibus  Law.

Dari 79 UU disatukan dalam keranjang Omnibuslaw dan ada 11 klaternya.

“Salah satu klaster yang mendapatkan retensi cukup terasa adalah klaster UU Cipta Lapangan Kerja, ini yang sedang ramai,” kata Rudi.

Ia memuji ide Presiden Jokowi membuat Omnibus Law untuk UU Cipta (lapangan) Kerja ini.

Semangatnya adalah memadukan UU yang saling bertabrakan selama ini dalam satu UU yang permanen yang mengatur semuanya.

Bukan hanya pekerja, tapi juga iklim usaha yang menyakut masalah iklim investasi di Indonesia.

Menurut Rudi, Indonesia saat ini membutuhkan sebuah undang-undang komprehensif yang bisa memberikan kepastian hukum terhadap pekerja dan calon investor.

“Terkhusus pada saat pandemi sekarang, kita membutuhkan recovery yang luar biasa dan itu  ita membutuhkan investor asing, untuk masuk Indonesia,” kata dia.

Rudi berpendapat, selama ini Indonesia terkenal menjadi negara yang tidak terlalu seksi bagi investor.

Karena tidak ada kepastian hukum di negeri ini.

Hukum atau peraturan di Indonesia sering tumpang tindih, sehingga membuat calon investor bingung.

“Nah ini yang akan dipersatukan oleh Presiden Jokowi dalam suatu UU yang sangat intergratif yang namanya Omnibus Law UU Cipta (lapangan) Kerja,” kata Rudi S Kamri.

“Artinya ini penyempurnaan dari UU yang ada, bukan menghapuskan atau bukan malah merugikan banyak pihak di dalamnya,” lanjut dia.

Menurut dia, dalam UU Cipta Kerja ini tidak ada pasal yang merugikan buruh atau para pekerja, maupun asosiasi pengusaha atau investor.

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved